Satgas PPMI Disnakertrans Lotim Gelar Rapat Bulanan, Bahas SOP Penanganan Kasus

Lombok Timur NTB - PorosLombok.com | Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Disnakertrans Lombok Timur menggelar rapat bulanan (perdana) pada Senin (20/2/23), bertempat di Aula kantor Disnakertrans Lombok Timur.

Rakor tersebut dihadiri langsung Kepala Disnakertrans Lotim M. Hairi selaku Ketua Satgas, Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja R. Bambang Dwi Minardi selaku Sekretaris Satgas, serta dari unsur Kepolisian dan Imigrasi.

Baca juga: Gapensi Kota Mataram Gelar Rapat Pleno BPL, Agus Hidayat Harapkan Pemda Berperan Jadi Pembina

1. Hairi yang dimintai keterangannya usai rapat mengatakan, bahwa agenda rapat kali ini membahas terkait mekanisme penanganan kasus-kasus sesuai dengan jenis atau masalah yang dilaporkan oleh CPMI/PMI sendiri.

Dijelaskan Hairi, Standar Operasional Prosedur (SOP) nya, yakni CPMI melaporkan kasusnya ke Pemerintah Desa (Pemdes), kemudian desa membuat surat laporan yang ditujukan kepada Satgas Perlindungan PMI Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur. 

"Atau bisa CPMI datang langsung ke Disnakertrans dan akan diterima oleh Administrator Satgas. Selanjutnya Satgas akan mengagendakan untuk mempertemukan para pihak, baik perekrut dengan CPMI, " katanya.

Baca juga: Momen Haru, Rutan Praya Gelar Lepas Sambut Kasubsi Pengelolaan

Lanjut dia, mengenai permasalahan PMI yang sudah berada di negara penempatan, Satgas akan membuat surat laporan dan diteruskan ke Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Mataram dan Disnakertrans Provinsi.

Selanjutnya berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara penempatan untuk melakukan penelusuran dan penanganan kasus.

Baca juga: Ekosistem Digital SIAPKerja Bagian Solusi Mudahkan dan Perluas Akses Pelayanan Ketenagakerjaan

Namun jika CPMI memakai kuasa hukum dalam pendampingan penyelesaian kasusnya, lanjut dia, Satgas PPMI Disnakertans tetap akan menerima laporannya. Hanya saja penangananya yang berbeda.

"Yaitu dengan kita membuatkan surat permohonan penanganan kasus ke BP3MI Mataram tembusan ke Polda untuk ditindak secara hukum, " tukasnya.

Baca juga: Ketua DPD APJI NTB Akan Menjadikan UMKM di NTB Naik Kelas

Sementara itu Kepala Bidang Penempatan R. Bambang Dwi Minardi mengutarakan, dalam penanganan kasus Satgas Perlindungan PMI Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur, lebih mengedepankan pencegahan dan penangan secara preventif.

"Untuk pencegahan kita perbanyak sosialisasi, bagaimana menjadi PMI yang aman dan benar, " katanya.

Baca juga: Dukung Tercapainya Sasaran Kinerja, Dirjen PAS Lakukan Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi

Kalaupun ada permasalahan CPMI, imbuh dia, Satgas perlindungan PMI akan berupaya memediasi para pihak. Namun jika tidak selesai dengan mediasi, maka akan akan dilanjutkan ke proses hukum yang lebih tinggi.

Sedangkan untuk sosialisasi, nantinya Satgas PPMI Disnakertrans akan bermitra dengan PT. P3MI yang berhak rekrut di Lombok Timur, sesuai dengan amanat Pergub No. 104 Pasal 4 Bahwa PT. P3MI dalam menyampaikan informasi peluang kerja wajib melibatkan Disnakertrans.

"Jadi kesimpulannya, kami selaku Satgas PPMI Disnakertrans Lotim semaksimal mungkin akan membantu menyelesaikan permasalahan para PMI kita, sesuai kewenangan yang kami miliki, " demikian pungkas Bambang. (Adb)